Tujuan IRSDP adalah untuk membantu kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan Proyek KPS dalam pembangunan infrastruktur. Secara khusus, penugasan ini dilakukan untuk memberikan dukungan layanan konsultasi teknis secara keseluruhan kepada Unit Manajemen Proyek agar berfungsi secara efektif dalam mengembangkan Fasilitas Pengembangan Proyek Nasional dan Fasilitas Pengembangan Proyek Daerah dengan mendukung pelaksanaan proyek melalui pendampingan kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam persiapan Proyek KPS, dan membimbing keterlibatan konsultan dalam Bagian A dari proyek ini. Selain itu, penugasan ini dilakukan untuk merencanakan dan membangun kapasitas teknis bagi semua pemangku kepentingan dalam proses KPS di sejumlah sektor termasuk bandara, pelabuhan, energi, kereta api dan penyediaan air.
Osana membantu dalam aspek hukum persiapan proyek KPS untuk mencapai praktik internasional terbaik. Hal ini meliputi (1) pengembangan dokumen legal standar proyek untuk digunakan sebagai persiapan proyek KPS di bidang infrastruktur, (2) peninjauan/pengembangan standar tender investasi serta prosedur evaluasi dan dokumen yang akan digunakan dalam transaksi proyek infrastruktur KPS, (3) menyiapkan/mengkaji regulasi yang ada/draf/baru di bidang infrastruktur, (4) menyiapkan materi pelatihan peningkatan kapasitas terkait aspek hukum pelaksanaan pembangunan Proyek Infrastruktur KPS, dan (5) menyiapkan laporan dan mentransfer pengetahuan kepada konsultan nasional pejabat pemerintah lainnya di bidang aspek hukum a proyek infrastruktur KPS. Ini melibatkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 50 pejabat pemerintah, termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat pemerintah daerah dari Kalimantan dan Sumatera.
